Berita Kota

20 Oktober 2012 | BaliPost

Penyewaan Hutan Mangrove

Pemprov Bali Tolak Cabut Izin PT TRB

Denpasar (Bali Post) - Penolakan pimpinan DPRD Bali, Wagub, akademisi dan tokoh masyarakat terhadap pengelolaan (penyewaan) hutan mangrove rupanya tak mengubah kebijakan Pemprov Bali. Kepala Bappeda Bali, Cok Ngurah Pemayun, menyatakan takkan mencabut izin PT Tirta Rahmat Bahari (TRB) yang diberikan mengelola hutan mangrove seluas 102,22 ha dengan jangka waktu 55 tahun. Bahkan, Pemprov Bali akan melanjutkan proses perjanjian kolaborasi karena dinilai tidak ada kesalahan dalam izin itu. ''Apa pun alasannya, izin tidak akan dicabut karena tidak ada kesalahan atau pesoalan dalam izin itu,'' kata Ngurah Pemayun yang didampingi Karo Humas Pemprov Bali Ketut Teneng, Kadis Kehutanan Bali, Kepala BLH Bali, Jumat (19/10). Terkait rencana pimpinan DPRD Bali mengeluarkan rekomendasi agar izin Gubernur itu dicabut, Cok Pemayun mengatakan itu baru sebatas rencana. Bahkan, ia menantang pihak-pihak yang menolak untuk menunjukkan apakah ada kesalahan dalam izin tersebut. ''Sekarang tunjukkan dulu apa yang salah dengan keluarnya izin itu. Ada nggak yang salah. Kalau itu salah kami akan cabut. Tapi izin itu sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, jadi tidak perlu dicabut. Sepanjang tidak bisa ditunjukkan kesalahannya izin akan jalan terus,'' ujarnya. Cok Pemayun menjelaskan proses keluarnya izin pengelolaan hutan mangrove di kawasan Tahura seluas 102,22 hektar telah sesuai dengan peraturan yang ada. Dikatakan pula memang dibenarkan boleh ada kegiatan pariwisata alam di blok pemanfaatan Tahura. Pihaknya tidak akan menutup-nutupi segala hal berkaitan dengan perizinan itu dan mempersilakan kalau ada pihak-pihak yang ingin mengusut hal itu. ''Kami akan buka seterang-terangnya dan tidak akan ada yang ditutup-tutupi,''ujarnya. Dipaparkan, dari aspek yuridis, peraturan daerah sudah memungkinkan hutan mangrove dimanfaatkan dan di sana sifantya hanya pemanfaatan bukan penguasaan apalagi penyewaan atau pencaplokan,'' ujarnya. Ditambahkan jika dilihat dari sisi kewenangan, dalam Tahura ada tiga dimensi yakni urusan penguasaan aset kewenangannya ada di pemerintah pusat, penguasaan pengelolan diserahkan oleh pemerintah pusat pada gubernur kemudian pemerintah kabupaten/kota tinggal melaksanakannya. ''Karenanya dalam pengelolaannya, pemerintah menggandeng investor dalam rangka merawat dan menjaga mangrove supaya lestari dan dalam rangka meningkatkan Bali Clean and Green,'' katanya. Dalam kesempatan itu terungkap pula ada 5 investor yang ingin ikut mengelola hutan mangrove namun 4 investor lainnya meminta izin pengelolaan di zona pengawetan dan konservasi sehingga ditolak dan hanya PT TRB mengajukan izin di blok pemanfaatan sehingga izin bisa dikeluarkan setelah melakukan kajian matang dan juga memerhatikan kajian Amdal. Sebelumnya, Wakil Gubernur Bali, A.A. Ngurah Puspayoga, menolak izin itu dan meminta agar segera dicabut. ''Masalah hutan bakau yang disewakan selama 55 tahun dengan terpaksa saya harus berbeda pendapat dengan Bapak Gubernur. Saya tidak setuju. Saya ingin hutan bakau tetap seperti pada fungsinya. Mari kita lestarikan hutan bakau jangan sampai berubah fungsi dari hutan bakau menjadi akomodasi pariwisata,'' tegas Puspayoga. Begitu pula fraksi-fraksi di DPRD Bali menolak dan meminta agar izin PT TRB dicabut karena hutan mangrove merupakan benteng pertahanan Bali Selatan dari ancaman abrasi, gelombang pasang dan tsunami. Walaupun memang dimungkinkan adanya pemanfaatan tapi bukan untuk didirikan bangunan karena berpotensi merusak lingkungan apalagi izin itu untuk kepentingan komersiil. Keluarnya izin itu juga dinilai sangat bertentangan dengan program Bali Clean and Green. Penolakan juga datang dari Ketua DPRD Bali Cok Ratmadi. Cok Rat mengatakan dalam waktu dekat dewan akan merekomendasikan agar izin itu dicabut. Ratmadi juga meminta Gubernur Bali menyerap aspirasi masyarakat dan jangan sampai memaksakan kehendak dengan terus meloloskan izin itu di tengah penolakan dari masyarakat. ''Pimpinan dewan semua menolak izin itu sehingga harus dicabut. Gubernur jangan memaksakan kehendak. Kalau memang aspirasi masyarakat izin itu agar dicabut, cabut aja. Tidak apa-apa dan tidak masalah mencabut izin. Jangan dipaksakan,'' tegasnya. (kmb29)